Laporan Telah Diterbitkan… Siapakah yang Sebenarnya Bertanggung Jawab atas Krisis Iklim?

Climate News dan KONDA Research melakukan survei tahun ini, yang telah diulangi sejak tahun 2018, untuk mengukur persepsi masyarakat Turki terhadap perubahan iklim dan untuk mengetahui pendapat mereka tentang krisis iklim, yang semakin parah setiap tahunnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan pada malam pemilihan kepala daerah, 55 persen masyarakat berpendapat bahwa pemerintah/presidenlah yang paling bertanggung jawab dalam memerangi krisis iklim.

Angka tersebut disusul oleh pemerintah daerah/kota sebesar 22 persen. Diikuti oleh lembaga swadaya masyarakat dengan 13 persen, sektor swasta/industri dengan 7 persen, dan partai politik masing-masing dengan 4 persen. Ketika jawaban atas pertanyaan ini dikaji menurut jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan, terlihat bahwa tanggung jawab diberikan kepada Pemerintah/Presiden dengan tingkat tanggung jawab tertinggi di setiap cluster.

Sesaat sebelum pemilu kepala daerah, para responden juga ditanya mengenai kinerja aksi iklim pemerintah daerah di wilayah tempat mereka tinggal, dan hasilnya dibandingkan dengan studi lain yang dilakukan KONDA tahun lalu.

Oleh karena itu, terdapat peningkatan jumlah responden yang berpendapat bahwa pemerintah kota berupaya mengatasi masalah ini sejak tahun 2022. Meskipun mereka yang setuju dengan usulan ini pada bulan November 2022 setara dengan 18 persen sampel, pada bulan November 2023 angka ini meningkat sebesar 7 poin dan setara dengan 25 persen. Namun, terdapat peningkatan sebesar 8 poin dalam proporsi mereka yang mengatakan proposisi ini "benar-benar salah", yaitu mereka yang menganggap bahwa pemerintah kota tidak melakukan upaya terhadap perubahan iklim.

Menurut hasil survei yang menonjol;

– 55 persen masyarakat berpendapat bahwa Pemerintah/Presiden mempunyai tanggung jawab paling besar dalam memerangi krisis iklim, dan 22 persen berpendapat bahwa pemerintah daerahlah yang bertanggung jawab.
– 75 persen dari mereka yang disurvei menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya yang cukup untuk mengatasi perubahan iklim.
– 36 persen masyarakat memandang investasi energi terbarukan dan 36 persen lainnya memandang upaya infrastruktur melawan banjir dan hujan sebagai dua bidang pekerjaan terpenting yang harus dilakukan pemerintah kota dalam memerangi krisis iklim.
– 88 persen dari mereka yang diwawancarai menemukan bahwa rekor suhu musim panas tahun lalu terkait dengan perubahan iklim.
– Meskipun tiga dari empat orang mengatakan bahwa perubahan iklim berkaitan dengan aktivitas manusia, mereka juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap perubahan iklim.

Untuk mengakses seluruh penelitian Anda dapat mengklik.